Cegah Benturan Jalur Kapal ke IKN, Kaltim Perkuat Mitigasi Ruang Laut

AKURAT KALTIM - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengantisipasi terjadinya benturan alur pelayaran logistik menuju Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan wilayah tangkap nelayan tradisional. Pemda pun memperkuat mitigasi tata ruang laut.

"Perairan pesisir kita adalah ruang hidup bagi sekitar 7.600 nelayan. Penyusunan kebijakan tata ruang laut harus berbasis data faktual dan tidak boleh mengabaikan keberadaan masyarakat pesisir," kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltim Irhan Hukmaidy di Samarinda, Jumat (14/11/2026).

Baca Juga: IKN Jadikan Kaltim Gerbang Ekspansi Kendaraan Ramah Lingkungan

Di sela diskusi mendalam atau focus group discussion (FGD) bertema "Penyatuan dan Penataan Ruang Perairan Kaltim" di Kantor DKP Kaltim, Irhan menjelaskan tingginya aktivitas kapal logistik menuju ibu kota baru meningkatkan tekanan terhadap ruang perairan setempat.

Kondisi tersebut menuntut mitigasi ruang laut dengan tingkat presisi tinggi agar aktivitas pelayaran nasional tidak memicu konflik pemanfaatan ruang maupun meminggirkan masyarakat lokal.

Baca Juga: IKN dan Kinerja Ekspor Topang Kenaikan Ekonomi Kaltim

Irhan berharap hasil pemetaan pesisir ini menjadi peta jalan (roadmap) pertumbuhan ekonomi perikanan yang selaras dengan kelestarian lingkungan melalui tiga langkah strategis utama.

Pertama, penguatan tata kelola Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) melalui integrasi perizinan lintas instansi. Langkah ini mencakup penyederhanaan izin pariwisata bahari untuk menarik investasi di sektor kelautan dan perikanan.

Baca Juga: Unsur Kesengajaan Picu Karhutla 1.600 Hektar di IKN

Kedua, pengembangan kawasan konservasi produktif berbasis masyarakat yang menggabungkan fungsi ekowisata, rehabilitasi ekosistem mangrove, serta penjagaan daerah pemijahan ikan (spawning ground).

Ketiga, penetapan zonasi hak eksklusif untuk memberikan perlindungan penuh bagi nelayan tangkap sebagai jaminan ruang melaut yang aman.

"Kita harus memberikan kedaulatan penuh kepada nelayan kita melalui jaminan zonasi tangkap yang jelas," ujar Irhan menegaskan.

Selain penataan ruang, DKP Kaltim berkomitmen mendorong transformasi digital dalam tata kelola kelautan.

Pemanfaatan teknologi pemantauan kelautan (marine monitoring) berbasis satelit dinilai krusial untuk mendeteksi anomali serta memberantas praktik penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing) di perairan Kaltim.

Irhan mengingatkan bahwa seluruh penyusunan regulasi dan birokrasi harus bermuara pada kualitas pelayanan publik yang berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. "Birokrasi hadir untuk melayani masyarakat. Semua upaya memperbaiki tata kelola ruang laut ini pada akhirnya harus berdampak langsung pada peningkatan taraf hidup nelayan dan masyarakat pesisir Kalimantan Timur," jelas Irhan.