Kaltim

Temuan Pupuk Palsu 9,7 Ton, Amran Pontang-panting Lindungi Petani

Ahmad Munjin | 21 November 2026, 13:48 WIB
Temuan Pupuk Palsu 9,7 Ton, Amran Pontang-panting Lindungi Petani
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman. ANTARA/Harianto

AKURAT KALTIM - Polda Riau membongkar peredaran pupuk palsu 9,7 ton yang berpotensi merugikan produktivitas pertanian nasional. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman pun memperkuat komitmen melindungi petani.

Menurut Amran, pemalsuan dan pengoplosan pupuk merupakan kejahatan serius karena tidak hanya merugikan petani secara ekonomi, tetapi juga berpotensi mengganggu pertumbuhan tanaman dan menurunkan produktivitas pertanian.

“Petani sudah bekerja keras di lapangan. Jangan sampai hasil kerja mereka dirugikan oleh pupuk palsu atau oplosan. Negara harus hadir melindungi petani. Jangan mencari keuntungan dengan cara menipu dan mengorbankan petani,” kata Amran terkonfirmasi di Jakarta, Sabtu (21/11/2026).

Baca Juga: Alokasi Subsidi 2027, Pupuk Indonesia Siap Salurkan 9,8 Juta Ton Pupuk

Karena itu, Mentan mengapresiasi langkah cepat Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melalui Polda Riau dalam memberantas berbagai praktik kejahatan yang merugikan petani.

Apresiasi tersebut disampaikan menyusul keberhasilan Polda Riau membongkar praktik pemalsuan pupuk di Kabupaten Rokan Hulu, Riau, dengan barang bukti mencapai 9,7 ton pupuk palsu dan mengamankan satu orang tersangka.

Mentan secara khusus menyampaikan terima kasih kepada Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto beserta seluruh jajaran Polri yang terus bergerak menindak berbagai praktik kejahatan di sektor pertanian.

Baca Juga: Di Bontang, Pupuk Kaltim Salurkan Daging Kurban kepada Ribuan Penerima Manfaat

Menurutnya, pemberantasan mafia pangan dan pertanian merupakan komitmen pemerintah yang harus dilaksanakan secara konsisten sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Ini langkah nyata melindungi petani. Saya tegaskan, terus hajar mafia! Ini perintah Bapak Presiden Prabowo. Tidak boleh ada kompromi terhadap siapa pun yang bermain dan merugikan rakyat, khususnya petani,” tegas Amran.

Dia menegaskan, Presiden Prabowo telah memberikan arahan agar praktik mafia yang merugikan rakyat diberantas. Karena itu, Kementerian Pertanian akan terus bersinergi dengan aparat penegak hukum untuk menindak tegas berbagai bentuk kecurangan di sektor pangan dan pertanian.

Baca Juga: Disperindagkop Kaltim Gencarkan Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi di Tenggarong Seberang

“Perintah Bapak Presiden jelas, berantas mafia yang merugikan rakyat. Siapa pun yang bermain, tindak tegas. Jangan takut, jangan mundur. Kita ingin sektor pertanian bersih dari praktik curang yang selama ini merugikan petani,” ujarnya.

Berdasarkan informasi kepolisian, lanjut Amran, pengungkapan kasus itu berawal dari laporan masyarakat mengenai dugaan peredaran pupuk palsu di wilayah Rokan Hulu.

Tim Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau kemudian melakukan penyelidikan hingga menemukan aktivitas mencurigakan di Desa Tandun Barat, Kecamatan Tandun.

Dari hasil penggeledahan sebuah gudang yang disewa tersangka, polisi menemukan total 9,7 ton pupuk beserta sejumlah peralatan yang diduga digunakan untuk mencampur dan mengemas ulang pupuk.

Modus yang dilakukan tersangka yakni mencampurkan pupuk merek AC Mahkota dengan pupuk organik merek Bola Dunia, kemudian mengemasnya kembali untuk dipasarkan seolah-olah sebagai produk pupuk tertentu.

Pupuk hasil campuran tersebut diduga dipasarkan dengan harga Rp160 ribu per karung ukuran 50 kilogram. Dari setiap karung yang terjual, tersangka diperkirakan memperoleh keuntungan sekitar Rp80 ribu. Aktivitas tersebut diduga telah berlangsung sejak 13 Oktober 2026.

Mentan meminta aparat penegak hukum tidak berhenti pada satu tersangka, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya jaringan lain yang terlibat dalam produksi maupun distribusi pupuk palsu tersebut.

“Jangan berhenti di satu tersangka. Telusuri sampai ke akar-akarnya, siapa pemasoknya, siapa jaringannya, dan ke mana peredarannya. Kalau ada pihak lain yang terlibat, tindak juga. Kita harus bersihkan sektor pertanian dari mafia,” tegasnya.

Amran memastikan Kementerian Pertanian akan terus memperkuat koordinasi dengan Polri dan aparat penegak hukum lainnya untuk memastikan pupuk yang beredar memenuhi standar mutu dan ketentuan yang berlaku.

“Kepentingan petani harus menjadi prioritas. Terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo atas arahan dan komitmennya, serta Bapak Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dan seluruh jajaran Polri yang terus bekerja melindungi petani. Kita tidak boleh kalah dari mafia yang merugikan rakyat,” kata Amran.

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

A
Reporter
Ahmad Munjin
A