Kaltim

Transisi Produksi Dalam Negeri Jadi Alasan KAI Impor Kereta Bekas Jepang

Ahmad Munjin | 24 September 2026, 05:47 WIB
Transisi Produksi Dalam Negeri Jadi Alasan KAI Impor Kereta Bekas Jepang
KRL Rangkasbitung Line saat melintas di kawasan Stasiun Palmerah, Jakarta, Rabu (23/9/2026). ANTARA/Khaerul Izan

AKURAT KALTIM - Kereta Api Indonesia (KAI) mengungkapkan alasan di balik rencana mengimpor kereta bekas dari Jepang. Itu, katanya, dalam rangka transisi produksi dalam negeri yang masih belum memadai.

"Ini sebagai transisi kita," kata Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bobby Rasyidin di Jakarta, Rabu (23/9/2026), saat ditanya terkait rencana impor kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang.

Menurut dia, impor kereta bekas ini kebutuhan yang mendesak, mengingat kondisi sejumlah KRL yang ada sudah banyak yang berusia 40 tahun ke atas.

Baca Juga: Anies Baswedan Menyapa Rakyat dengan Kereta Rel Listrik dalam Kampanye Pertamanya

Ia menjelaskan bahwa pilihan impor kereta bekas ini menjadi pilihan yang lebih baik sebab tidak membutuhkan waktu yang lama dan ketika sudah disetujui maka hanya butuh satu sampai dua bulan saja.

Berbeda dengan impor kereta baru yang membutuhkan waktu satu hingga dua tahun dan dapat mengganggu produksi kereta dalam negeri.

"Kalau kita impor baru, nantinya produksi kereta dalam negeri akan terganggu. Kalau bekas ini hanya untuk transisi," ujarnya.

Bobby mengatakan bahwa kebutuhan KRL saat ini sangat mendesak, apalagi produksi dalam negeri juga belum bisa memenuhi kebutuhan yang ada.

Untuk itu, kata Bobby, KAI akan mengimpor sebanyak 23 rangkaian KRL terdiri dari tujuh KRL SF12 dan 16 KRL SF8 yang akan menggantikan sejumlah KRL berusia lebih dari 40 tahun.

"Kami usulkan untuk kereta yang tidak baru ini tujuh Trainset dengan SF-12 ditambah 16 Trainset dengan SF-8. Kenapa kami bedakan SF-nya? Karena masih ada peron-peron di stasiun kita yang tidak siap dengan 12 gerbong," katanya menambahkan.

Bobby menambahkan bahwa kereta yang akan diimpor dari Jepang itu direncanakan bisa dipakai selama 10 tahun ke depan sambil memperbaiki dan meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri.

"Rencana akan kita pakai 10 tahun dan ini segera kita lakukan karena sudah banyak komplain (dari pengguna jasa)," katanya menambahkan.

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

A
Reporter
Ahmad Munjin
A