Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 100.2.1.3-3720 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati PPU Provinsi Kaltim, Mendagri Muhammad Tito Karnavian menunjuk Makmur Marbun sebagai Pj Bupati PPU.
Makmur Marbun yang menjabat sebagai Direktur Produk Hukum Daerah di Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri ditugaskan menggantikan Hamdan Pongrewa yang masa jabatannya sebagai Bupati PPU berakhir pada Selasa (19/9/2023) esok.
“Iya, besok rencana pelantikannya jam dua siang,” kata Muhammad Faisal selaku Kepala Diskominfo Kaltim mengonfirmasi informasi pelantikan kepada awak media.
Gladi Bersih serah terima jabatan (Sertijab) Bupati PPU telah dilaksanakan pada Senin (18/9) pagi di Aula Ruhui Rahayu Komplek Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada Samarinda. Sementara pelantikan akan digelar di Pendopo Odah Etam, Selasa (19/9/2023) pukul 14.00 WITA.
Baca Juga: Semangat Bersama Menuju Transportasi Maju
Sebelumnya, Bupati PPU Hamdam Pongrewa dan jajaran Pemkab PPU telah melakukan pertemuan dengan Makmur Marbun di Jakarta pada Jumat (15/9/2023) malam.
Dalam momen yang terekam dalam pertemuan tersebut, Hamdam tampak didampingi oleh Asisten II Setkab PPU Nicko Herlambang dan Anggota Komisi III DPRD PPU, Bijak Ilhamdani.
Ketika dimintai konfirmasi, Hamdam mengungkapkan bahwa dalam pertemuan tersebut, mereka menjalin silaturrahim.
“Kami menjalin hubungan baik,” katanya.
Selain itu, mereka juga membahas berbagai aspek terkait pembangunan di PPU, termasuk semua proyek yang sedang berlangsung dan yang telah selesai.
Sebagai kepala daerah sementara, Hamdam menitipkan berbagai tugas penting yang harus dijalankan, termasuk memastikan bahwa program-program yang telah direncanakan berjalan dengan baik, sehingga pelayanan publik kepada masyarakat dan pembangunan daerah terus berlanjut.
Baca Juga: Permudah Akses Informasi Tata Ruang Laut, DKP Kaltim akan Luncurkan Web GIS Simata Laut
“Kami juga mendiskusikan aspirasi masyarakat Penajam Paser Utara untuk masa depan,” tambahnya.
Hamdam yakin bahwa penunjukan Pj kepala daerah akan melalui proses yang sangat selektif dan kompleks, terutama mengingat peran PPU sebagai bagian dari Ibu Kota Nusantara (IKN).(KK)
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
