DPRD dan Pemkot Balikpapan Sepakati APBD 2024 Rp3,3 Triliun, Pendapatan Diversifikasi dari Berbagai Sumber

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan telah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Balikpapan untuk tahun 2024 sebesar Rp3,3 triliun. Keputusan ini didasarkan pada sumber pendapatan yang berasal dari berbagai sektor dalam rangka memperkuat kestabilan keuangan daerah.

Menurut Ketua DPRD Balikpapan, Abdulloh, APBD tersebut akan bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan sejumlah Dana Bagi Hasil (DBH). Saat ini, PAD Balikpapan, yang didukung oleh pajak dari sektor jasa seperti hotel, restoran, pajak bumi dan bangunan, serta retribusi dari berbagai kegiatan, telah mencapai sekitar Rp850 miliar.

Balikpapan, sebagai kota yang memiliki industri migas, juga menerima DBH dari pendapatan negara yang dihasilkan dari sejumlah ladang minyak, gas, dan fasilitas pengolahan migas di wilayah tersebut. Keberadaan kilang Pertamina di kota ini tidak hanya membawa manfaat ekonomi tetapi juga menghadirkan risiko keamanan dan keselamatan bagi warga.

Baca Juga: Dinas Perkebunan Kaltim Serahkan Bantuan Bibit Karet dan Pupuk NPK untuk Meningkatkan Produksi Petani

Pemerintah Pusat memberikan DBH sekitar Rp600 miliar kepada Balikpapan sebelum pandemi Covid-19 menghantam pada tahun 2020. Namun, jumlah tersebut terpangkas menjadi sepertiganya saja selama penanganan pandemi yang membutuhkan perhatian khusus.

DBH dan DAK ditentukan oleh pemerintah pusat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Angka APBD sebesar Rp3,3 triliun ini masih menunggu pengesahan dari Pejabat Gubernur Kaltim, Akmal Malik.

Abdulloh berharap tidak akan ada koreksi yang signifikan pada anggaran yang telah disepakati tersebut, menjelang pengesahan final. Kesepakatan ini diharapkan dapat memperkuat kemandirian keuangan daerah dan mendukung berbagai program pembangunan yang akan dijalankan oleh Pemerintah Kota Balikpapan.