Lima Area Konsesi Bernilai Rp5.400 T Dilaporkan ke Prabowo

AKURAT KALTIM – Penerimaan lima area konsesi di Indonesia dengan nilai cadangan mineral (proven reserves) yang diperkirakan mencapai Rp5.400 triliun telah dilapporkan ke Presiden Prabowo Subianto.

Dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (22/10/2026), Presiden mengingatkan jajarannya di kementerian dan lembaga untuk tidak terlalu mudah memberikan izin konsesi/izin usaha pertambangan (IUP) kepada perusahaan-perusahaan.

"Sebagai contoh, baru saja saya menerima laporan bahwa ada lima (area) konsesi, lima IUP, dari sekian ratus IUP, lima IUP memiliki cadangan proven, yang didasarkan atas studi cadangan JORC namanya, nilainya itu Rp5.400 triliun, 300 miliar dolar (AS), (dari, red.) lima konsesi," kata Presiden Prabowo saat Rakornas TPAKD Tahun 2026.

Dari temuan di lima area konsesi itu, Prabowo yakin Indonesia adalah negara yang sangat kaya. Oleh karena itu, kekayaan negara harus segera dikuasai agar tidak jatuh kepada tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab.

"Kita tidak boleh terlalu mudah membagi-bagi konsesi. Jadi kita harus teliti, yang kita percayakan konsesi itu, dia benar punya kemampuan atau tidak untuk menjalankan. Masalahnya, banyak konsesi kita berikan, puluhan tahun tidak dikerjakan," kata Presiden Prabowo.

Presiden kemudian mengungkapkan rasa gusarnya terhadap perusahaan-perusahaan yang telah menerima konsesi, tetapi tak kunjung memulai operasi bisnis.

"Inilah yang sudah kami tertibkan. Mungkin dulu, para pengusaha tertentu spekulasi. Minta saja konsesi. Dia bukan ahli tambang. Dia tidak mengerti operasi tambang, tetapi dia minta saja. Begitu dikasih, dia pakai, entah untuk spekulasi, untuk dimasukkan ke bursa-bursa di mana. Ujungnya, kita juga rugi sebagai bangsa. Puluhan tahun tidak dikerjakan," kata Presiden Prabowo.

Prabowo mencontohkan konsesi di area Blok Masela, Kepulauan Tanimbar, Maluku, yang sempat mangkrak selama 28 tahun hingga mencapai tahap groundbreaking pada 16 Juli 2026. Konsesi itu diberikan kepada INPEX, dengan kantor pusat di Jepang.

"Saya terbang ke Jepang. Saya bertemu tokoh-tokoh di Jepang. Saya tanya dengan hormat. Saya tanya dengan sopan, karena kalau Presiden harus sopan kan. Saya tanya dengan baik. Yang mulia pihak Jepang, pihak Inpex, masih tertarik mengerjakan? Kalau tidak, ya terpaksa kami harus mencabut karena rakyat kami sangat membutuhkan. Rakyat kami masih banyak yang hidupnya susah," kata Presiden Prabowo menceritakan kembali lobi-lobi yang dilakukan dengan Pemerintah Jepang dan Inpex.

"Insyaallah, kemarin (saat groundbreaking) mereka hadir, dan mereka janji dalam enam bulan akan sudah mulai kegiatan, aktivitas. Kita lihat saja nanti. Kita hormati siapa pun," kata Presiden.

Berkaca dari hal itu dan kasus serupa lainnya, Presiden Prabowo memerintahkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk mencabut izin konsesi perusahaan-perusahaan jika lebih dari dua tahun tidak menjalankan aktivitas usaha di area konsesinya.

"Lebih dari 2 tahun tidak ada aktivitas nyata, cabut!" ujar Presiden.